SUBANG -1Nopember2026.Tim investigasi Panceg News berhasil memperoleh dokumen daftar rincian belanja anggaran daerah yang memuat puluhan pos pengeluaran dengan nilai yang cukup besar. Dokumen ini berisi rincian biaya pengiriman spesimen, sewa kendaraan darurat, honorarium tenaga ahli, sewa alat berat, biaya registrasi, hingga sewa lahan fasilitas umum.
Dari uraian yang tercantum dalam dokumen, terlihat beberapa pos yang menarik perhatian masyarakat:
‑ Belanja paket pengiriman spesimen untuk keperluan laboratorium masing‑masing senilai Rp 100 juta per paket, tercatat ada dua paket dengan nilai serupa.
‑ Biaya pengiriman menggunakan ambulans ke luar daerah senilai Rp 100 juta per kegiatan, serta pengiriman menggunakan kendaraan pemadam kebakaran mencapai Rp 200 juta per kegiatan.
‑ Sewa ekskavator mini tercatat senilai Rp 195 juta lebih per hari, selain itu ada sewa ekskavator standar panjang lengan dan sewa ember alat berat dengan harga harian yang juga cukup tinggi.
‑ Pos honorarium tenaga ahli, saksi, dan pembela hukum dengan tarif mulai puluhan juta hingga ratusan juta per orang untuk setiap kegiatan sidang atau pendapat ahli.
‑ Sewa lahan untuk fasilitas umum tempat pembuangan sampah senilai Rp 30 juta per tahun.
Warga yang mengetahui rincian ini mempertanyakan alasan harga satuan yang terbilang tinggi untuk beberapa pos tersebut. Masyarakat berharap pemerintah daerah dapat menjelaskan secara terbuka dasar perhitungan harga, tujuan utama setiap pengeluaran, serta manfaat langsung yang diterima warga Subang dari dana‑dana tersebut. Banyak warga juga meminta Badan Pengawas Keuangan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut guna memastikan tidak ada pemborosan atau penyimpangan anggaran uang rakyat.
Komentar Pemred Panceg News ‑ Apen Supandi:
“Dokumen ini menunjukkan ada pos‑pos belanja dengan nilai yang sangat besar. Kami tidak menuduh ada kesalahan, namun masyarakat berhak mengetahui secara jelas dasar penetapan harga dan tujuan setiap pengeluaran tersebut. Jangan sampai anggaran yang berasal dari pajak dan kontribusi masyarakat hanya tercatat di lembar dokumen tanpa ada bukti manfaat yang nyata bagi warga. Kami mendesak pemerintah daerah beserta pengawas keuangan untuk segera membuka data pendukung masing‑masing pos belanja ini, melakukan pemeriksaan mendalam terhadap potensi pemborosan, dan menyampaikan penjelasan resmi kepada publik. Jika ada penyimpangan, harus ada tindakan tegas kepada pihak‑pihak yang bertanggung jawab.”
Tim Panceg News akan terus memantau tanggapan resmi dari pemerintah kabupaten dan instansi pengawas terkait rincian anggaran ini.
(Catatan redaksi: Dokumen yang diperoleh masih berupa daftar rincian belanja; Panceg News belum menerima konfirmasi resmi dari instansi terkait mengenai kebenaran, konteks, dan dasar penetapan harga setiap pos tersebut.)