PANCEG NEWS | SUBANG — 24 Agustus 2026
FAKTA MENGERIKAN TERBONGKAR! PIUTANG PAJAK RESTORAN MENCAPAI Rp1.922.596.959.000 — SATUAN TRILIUN! DAN PIUTANG PAJAK HIBURAN Rp43 JUTA LEBIH — SEMUA MENUMPUK BERTAHUN‑TAHUN DARI SEBELUM 2018 HINGGA 2023! TIDAK DITAGIH, TIDAK DIPERIKSA, TIDAK DIKEJAR! MEKANISME SELF‑ASSESSMENT DIPAKAI SEBAGAI ALASAN — PADAHAL ITU BUKAN BERARTI DINAS TERKAIT BOLEH TIDAK BEKERJA! INI SENGaja DIBIARKAN SUPAYA UANG RAKYAT TIDAK MASUK KAS DAERAH! SIAPA YANG DIUNTUNGKAN DARI KELALAIAN INI?! SIAPA YANG MELINDUNGI PARA PEMILIK RESTORAN DAN TEMPAT HIBURAN ITU?!
DATA RESMI — ANGKA TIDAK BERBOHONG, KELALAIAN TERBUKTI NYATA!
PIUTANG PAJAK RESTORAN — Rp1,9 TRILIUN MENUMPUK, HAMPIR TIDAK ADA YANG MASUK!
Tahun Pajak Saldo Akhir 2023 KETERANGAN — FAKTA MENGERIKAN
Sebelum 2018 Rp605.889.162.000 BERTAHUN‑TAHUN TIDAK PERNAH DITAGIH SERIUS!
2018 Rp530.000.750.000 NOL DITAGIH! NOL DIPERIKSA!
2019 Rp26.875.500.000 DIAM SAJA! DIABAIKAN!
2020 Rp68.427.447.000 TIDAK ADA TINDAKAN APA PUN!
2021 Rp68.275.506.000 HANYA DIBAYAR SEBAGIAN KECIL SAJA!
2022 Rp121.768.266.000 MASIH MENUMPUK!
2023 Rp502.459.528.000 TAHUN BARU, PIUTANG BARU, LAGI‑LAGI TIDAK TUNTAS!
TOTAL Rp1.922.596.959.000 RATUSAN TRILIUN — HAMPIR SEMUA TIDAK MASUK KAS DAERAH!
PIUTANG PAJAK HIBURAN — DARI SEBELUM 2018 MASIH TERTAGIH NOL!
– Sebelum 2018: Rp28.042.000 — NOL DITAGIH!
– 2019: Rp715.830 — MASIH TERTAHAN!
– 2020: Rp1 — HANYA ANGKA DI KERTAS, TIDAK ADA UANG YANG MASUK!
– TOTAL: Rp43.481.647 — BERTAHUN‑TAHUN DIAM SAJA!
CATATAN KERAS:
Laporan keuangan secara TERANG‑TERANGAN menuliskan: “Pemeriksaan pajak hampir tidak pernah dilakukan, sehingga kekurangan pembayaran tidak pernah diketahui dan tidak pernah ditagih!” — INI BUKAN KESALAHAN! INI KEPUTUSAN SENGaja! DINAS TERKAIT TIDAK BEKERJA, TIDAK MEMERIKSA, TIDAK MENAGIH — LALU UANG SIAPA YANG MENGHILANG?!
INI BUKAN KELALAIAN — INI RENCANA MATANG UNTUK MENGUNTUNGKAN PIHAK TERTENTU!
1. MEKANISME SELF‑ASSESSMENT DIPUTAR BALIK JADI ALASAN TIDAK BEKERJA!
Self‑assessment artinya pembayar pajak menghitung sendiri — BUKAN berarti petugas Dinas Pendapatan BOLEH TIDAK MEMERIKSA! Justru karena dihitung sendiri, WAJIB DIVERIFIKASI, WAJIB DIPERIKSA, WAJIB DITAGIH KURANGNYA! Tapi faktanya: PEMERIKSAAN HAMPIR TIDAK PERNAH DILAKUKAN! — Artinya DINAS TERKAIT SENGaja TIDAK MAU TAHU BERAPA SEHARUSNYA DIBAYAR!
2. PIUTANG MENUMPUK DARI 2018 — 5 TAHUN LEBIH TIDAK ADA TINDAKAN!
Kalau satu tahun lupa — bisa dibilang kelalaian. TAPI DARI 2018 SAMPAI 2023 — 5 TAHUN LEBIH! SETIAP TAHUN MENAMBAH PIUTANG BARU, TIDAK PERNAH MENAGIH YANG LAMA! Itu BUKAN kelalaian — itu POLA TERENCANA! Biarkan kedaluwarsa, biarkan lupa, biarkan tidak perlu dibayar — lalu siapa yang diuntungkan?!
3. SALDO TURUN BUKAN KARENA DITAGIH — TAPI DIHAPUSKAN!
Laporan menyebutkan piutang turun 31,56% — TAPI BUKAN karena uang masuk! Itu karena PENYESUAIAN & PENGHAPUSAN! Artinya: ratusan miliar pajak rakyat DIHAPUSKAN SECARA SEPI‑SEPI TANPA ALASAN SAH! Siapa yang memberi perintah menghapusnya? Atas dasar apa?!
⚖️ PELANGGARAN HUKUM — SEMUA PASAL DILANGGAR SECARA TERANG‑TERANGAN!
📖 UU No. 28 Tahun 2009 — Pajak Daerah
– Pasal 14 ayat (1–3): Kepala Daerah WAJIB menetapkan ketetapan, MEMERIKSA, dan MENAGIH pajak yang belum dibayar! → DILANGGAR BERAT — TIDAK PERNAH DILAKUKAN!
– Pasal 25 ayat (1): Pajak yang belum dibayar WAJIB ditagih dengan SURAT PAKSA & PENYITAAN! → DILANGGAR — NOL SURAT PAKSA DARI 2018!
📖 UU No. 17 Tahun 2003 — Keuangan Negara
– Pasal 3 ayat (1): Keuangan negara HARUS dikelola secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab! → DILANGGAR — Rp1,9 TRILIUN DIABAIKAN SECARA SISTEMATIS!
📖 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 — TINDAK PIDANA KORUPSI
– Pasal 2 ayat (1): Memperkaya pihak lain dengan merugikan keuangan negara — PENJARA 4–20 TAHUN HINGGA SEUMUR HIDUP!
– Pasal 3 ayat (1): Menyalahgunakan kewenangan sehingga merugikan negara — SANKSI SAMA BERATNYA!
→ DUGAAN SANGAT KUAT: Membiarkan ratusan triliun pajak tidak ditagih selama bertahun‑tahun = SENGaja MERUGIKAN NEGARA demi menguntungkan pihak lain!
📖 Permendagri No. 77 Tahun 2020 — Pengelolaan Keuangan Daerah
– Pasal 156 & 157: Kepala SKPD WAJIB menagih seluruh pendapatan secara OPTIMAL & TEPAT WAKTU! DILARANG membiarkan pendapatan hilang karena kelalaian! → DILANGGAR BERAT — DILAKUKAN SEBALIKNYA!
KECAM KERAS PEMRED PANCEG NEWS — APEN SUPANDI (ALVENT HD): “Rp1,9 TRILIUN HILANG — BUKAN KESALAHAN, BUKAN KELUPAAN! INI PENGKORUPSIAN YANG DIRANCANG DARI AWAL! TANGKAP SIAPA PUN YANG BERTANGGUNG JAWAB!”
“Saya tegaskan dengan kata‑kata yang PALING KERAS, PALING TAJAM, DAN TIDAK KENAL KOMpromi: INI BUKAN KELALAIAN! INI BUKAN KESALAHAN ADMINISTRASI! INI PENGKORUPSIAN TERSTRUKTUR YANG DILAKUKAN SECARA HALUS TAPI NYATA!
Rp1,9 TRILIUN — itu uang rakyat Subang! Itu bisa membangun 100 rumah sakit, 500 sekolah, memperbaiki seluruh jalan rusak di Kabupaten Subang! Tapi malah DIBIARKAN HILANG begitu saja — karena DINAS TERKAIT TIDAK PERNAH MEMERIKSA, TIDAK PERNAH MENAGIH, TIDAK PERNAH MENGEJAR!
Mekanisme self‑assessment itu bukan izin untuk tidur! Itu justru kewajiban untuk MEMERIKSA — kalau tidak diperiksa, berarti sengaja tidak mau tahu! Kalau sengaja tidak mau tahu, berarti SENGaja MENGUNTUNGKAN PEMILIK RESTORAN DAN TEMPAT HIBURAN YANG SEHARUSNYA MEMBAYAR PAJAK TAPI TIDAK PERNAH DITAGIH!
Pertanyaan yang WAJIB dijawab Bupati Subang dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah — TANPA ALASAN, TANPA BELIT‑BELIT:
1️⃣ SIAPA YANG MELARANG PETUGAS MEMERIKSA DAN MENAGIH PAJAK SEJAK 2018? KENAPA SAMPAI SEKARANG BELUM ADA SATU SURAT PAKSA YANG KELUAR?!
2️⃣ SIAPA YANG MENGHAPUS RATUSAN MILIAR PIUTANG ITU DAN ATAS DASAR APA?! UANG RAKYAT TIDAK BOLEH DIHAPUSKAN SESUKA HATI PEJABAT!
3️⃣ SIAPA SAJA PEMILIK RESTORAN DAN TEMPAT HIBURAN YANG BERUTANG RATUSAN MILIAR ITU?! DAN MENGAPA MEREKA DILINDUNGI SEHINGGA TIDAK PERNAH DITAGIH?!
4️⃣ BERAPA BANYAK PIUTANG YANG SUDAH DIHAPUSKAN SECARA DIAM‑DIAM SELAMA INI?! SIAPA YANG MENYETUJUI?!
Kepada KPK RI & KORTAS TIPIDKOR POLRI — khususnya Polres Subang dan Kejaksaan Negeri Subang: SEGERA BUKA PENYELIDIKAN RESMI! Ini bukan soal administrasi — ini soal UANG NEGARA RATUSAN TRILIUN YANG DIKURANGI SECARA SENGaja! Selidiki siapa Kepala Dinas Pendapatan sejak 2018 sampai sekarang — SERET SEMUA YANG BERTANGGUNG JAWAB KE PENGADILAN!
Kepada seluruh rakyat Subang: Bangunlah! Uang kita dicuri bukan dengan tas perampok — tapi dengan cara DIBIARKAN TIDAK DITAGIH! Itu lebih licik, lebih kejam, dan lebih merugikan kita semua! Jangan diam — tuntut sampai uang itu kembali ke Kas Daerah!
Saya tegaskan sekali lagi: Siapa pun yang sengaja membiarkan pajak rakyat tidak ditagih, siapa pun yang melindungi pembayar pajak yang berutang ratusan miliar, siapa pun yang menghapus piutang tanpa alasan sah — SEMUA TERMASUK PELAKU KORUPSI! HARUS DITANGKAP, DIPERIKSA, DAN DIPIDANA SEBERAT‑BERATNYA! TIDAK ADA KATA MAAF — KARENA RAKYAT TIDAK MAAF DIRAMPOK!”
PANCEG NEWS — PALING TAJAM, PALING KERAS, DAN TAK PERNAH LULUH MENGWAL UANG RAKYAT!