BEKASI — PANCEG NEWS, 30 SEPTEMBER 2026 — Pemeriksaan resmi mengungkap kelemahan pengendalian BBM Biosolar di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi yang sangat mencurigakan. Dari total anggaran BBM Kabupaten Bekasi sebesar Rp31,2 Miliar, Dinas LH saja menyedot 47,04% atau Rp11,15 Miliar — namun terdeteksi selisih pembayaran sebesar Rp320.599.242,44 yang tidak sesuai data resmi Pertamina! Sistem pengawasan negara MyPertamina yang wajib digunakan justru diabaikan, diganti kupon kertas manual yang mudah dimanipulasi. Ini bukan sekadar kelemahan administrasi — ini celah terbuka untuk kerugian keuangan daerah yang harus segera ditindaklanjuti!
DATA FAKTA — 47% ANGGARAN BBM KABUPATEN HABIS DI SATU DINAS!
Tabel
Uraian Nilai
Anggaran Belanja BBM & Pelumas TA 2025 Rp31.286.942.329,00
Realisasi Belanja BBM Kabupaten Bekasi Rp23.708.213.117,00 (75,78%)
Realisasi DINAS LINGKUNGAN HIDUP SAJA Rp11.152.214.155,00 — 47,04%!
— di antaranya Biosolar Subsidi truk sampah UPTD I–VI Rp8.594.393.537,36
SELISIH TIDAK SESUAI DATA PERTAMINA — HARUS DIKEMBALIKAN! Rp320.599.242,44
Hampir setengah anggaran BBM se-Kabupaten Bekasi habis di satu dinas! Dari Rp8,59 Miliar Biosolar yang dibelanjakan, ternyata ada selisih Rp320 Juta yang tidak sesuai dengan data scan barcode resmi Pertamina! Artinya: yang dibayar tidak sama dengan yang sebenarnya diisikan ke kendaraan!
DUA MASALAH UTAMA — SISTEM PENGAWASAN DITUTUP MATA!
PERTANGGUNGJAWABAN TIDAK LENGKAP — BUKTI DIHILANGKAN!
– Pembayaran hanya didasarkan pada tagihan SPBU + perhitungan manual UPTD — tanpa foto lengkap, tanpa struk pengisian!
– Kartu kendali dibuat pengawas sendiri — tidak ada bukti independen bahwa BBM benar-benar diisikan!
– Struk pengisian yang wajib ada — tidak dilampirkan sama sekali!
MYPERTAMINA & DASHBOARD SPBU TIDAK DIPAKAI — SENGAJA MENGHINDARI VERIFIKASI!
– Pemerintah mewajibkan Biosolar subsidi WAJIB scan barcode MyPertamina — tapi akun & password tidak diketahui, sistem tidak pernah diakses!
– Dashboard SPBU yang mencatat pengisian secara real-time — tidak dimanfaatkan sama sekali!
– Sebaliknya, dipakai sistem kupon manual yang dicetak sendiri, dikendalikan sendiri, diperiksa sendiri — tanpa pengawasan pihak ketiga!
– Seluruh UPTD I–VI hanya bekerjasama dengan SATU SPBU saja — SPBU 34.XXX.23 Cikarang Barat, dikelola PT SMP — tanpa tender, tanpa pilihan, tanpa transparansi!
Sistem negara sudah menyediakan alat pengawasan yang akurat, gratis, dan tidak bisa dimanipulasi — MyPertamina! Tapi justru TIDAK DIPAKAI! Diganti dengan sistem manual yang bisa diatur sesuka hati! Ini bukan kelalaian — ini pola yang sengaja dibangun agar tidak bisa diawasi!
SELISIH Rp320 JUTA — DIACKUI SENDIRI OLEH KEPALA UPTD!
Hasil konfirmasi ke PT Pertamina (Persero) menunjukkan selisih antara yang dipertanggungjawabkan dengan data scan barcode resmi sebesar Rp320.599.242,44! Seluruh Kepala UPTD I–VI mengakui adanya kelemahan pencatatan dan berjanji mengembalikan seluruh selisih tersebut ke Kas Daerah.
– Rp320.599.242,44 — harus segera disetor penuh!
– Yang belum terjawab: Apakah selisih ini hanya terjadi di tahun 2025? Bagaimana dengan tahun-tahun sebelumnya?
KOMENTAR TEGAS PIMPINAN REDAKSI PANCEG NEWS, ALVENT HD!
**”Ini bukan sekadar kelemahan administrasi — ini pola yang mencurigakan! MyPertamina yang sudah disediakan negara justru diabaikan, diganti sistem kupon manual yang bisa dimainkan! Rp320 Juta selisih itu baru yang ketahuan — berapa yang belum ketahuan?!
Dinas LH Bekasi WAJIB:
1. Kembalikan Rp320.599.242,44 ke Kas Daerah SEKARANG!
2. Aktifkan MyPertamina — tidak ada alasan tidak tahu akun & password!
3. Lampirkan struk, foto lengkap, dan data scan setiap pembayaran!
4. Evaluasi kerjasama dengan PT SMP — kenapa cuma satu SPBU?
5. Audit menyeluruh sejak MyPertamina diberlakukan — berapa miliar yang sudah hilang?!
Uang rakyat bukan untuk dimainkan! Jika tidak mampu mengelola — mundur saja, jangan merugikan daerah!”**
— ALVENT HD, PEMRED PANCEG NEWS
KOMENTAR KABIR PANCEG NEWS KABUPATEN LEBAK, DEDI IRAWAN!
Kami menyoroti ketat praktik penggelembungan ini! Jika di Lebak terjadi hal serupa, kami pasti akan bereaksi sama tegasnya! Dinas LH Bekasi tidak boleh menganggap remeh selisih ratusan juta itu — itu uang rakyat!
Kami desak agar pengawasan diperketat di seluruh dinas! Jangan sampai sistem manual yang lemah terus dipakai untuk menutupi kebocoran anggaran! Transparansi dan akuntabilitas bukan pilihan — itu kewajiban setiap pejabat negara
— DEDI IRAWAN, KABIRO PANCEG NEWS KABUPATEN LEBAK
KESIMPULAN & TINDAK LANJUT WAJIB!
– Selisih Rp320.599.242,44 segera disetor ke Kas Daerah
– MyPertamina wajib diaktifkan dan digunakan sebagai alat kendali utama
– Struk pengisian, foto lengkap, dan data scan wajib dilampirkan sebagai bukti pembayaran
– Kerjasama dengan SPBU dievaluasi — harus transparan dan terbuka
– Audit menyeluruh untuk periode sebelumnya
PANCEG NEWS — MENYOROT FAKTA, MENEGAKKAN KEBENARAN!
© 2026 PANCEG NEWS