PANCEG NEWS — BANDUNG, 12 NOVEMBER 2026
DATA KERUGIAN
Sumber Kerugian Nilai SKPD Terkait
Tenaga ahli merangkul banyak pekerjaan sekaligus Rp32.536.666,67 Dinas SDA
Tenaga ahli TIDAK TERLIBAT sama sekali di 12 paket pekerjaan Rp210.615.387,64 Dinas PKP & Dinas BMPR
TOTAL KELEBIHAN PEMBAYARAN Rp243.152.054,31 ,3 SKPD Pemprov Jabar
DUA MASALAH SERIUS
Tenaga Ahli “Merangkap” — Waktu Beririsan
Enam orang tenaga ahli tercatat bekerja di lebih dari satu paket sekaligus dengan waktu yang beririsan — melanggar aturan LKPP No.12/2021. Hanya di Dinas SDA sudah terjadi kelebihan bayar Rp32,5 juta.
Tenaga Ahli “Hantu” — Dibayar, Tapi Tidak Bekerja
13 tenaga ahli menyatakan TIDAK PERNAH terlibat dalam 12 paket pekerjaan! Namun dokumen pembayaran mencatat sebaliknya. Rp210,6 juta sudah keluar dari kas daerah tanpa ada jasa yang diberikan.
MELANGGAR ATURAN
– PP No.12/2019 Pasal 121(2) — Pejabat penandatangan dokumen bertanggung jawab atas kebenaran material — diabaikan
– Permendagri No.77/2020 — Kebenaran pengeluaran APBD wajib dipastikan pejabat — tidak dilakukan
– LKPP No.12/2021 — Tenaga ahli tidak boleh beririsan waktu kecuali memenuhi syarat ketat — tidak diverifikasi
– Kontrak Perjanjian Kerja — Pembayaran harus sesuai jasa yang benar-benar diberikan — tidak dipatuhi
SIAPA YANG HARUS BERTANGGUNG JAWAB?
Pihak Temuan
– Kepala Dinas BMPR, PKP, SDA Kurang optimal mengendalikan belanja konsultansi
– Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tidak cermat memeriksa kebenaran keberadaan & keterlibatan tenaga ahli
– Pejabat Pengadaan Tidak cermat mengevaluasi dokumen penawaran penyedia
TAGIHAN WAJIB — 60 HARI SEJAK LHP DITERIMA
SKPD Jumlah Harus Dikembalikan Batas Waktu
Dinas BMPR Rp24.750.000,00 60 hari
Dinas PKP Rp13.831.488,00 60 hari
Dinas SDA Rp204.570.566,31 60 hari
TOTAL Rp243.152.054,31 TIDAK BOLEH DITUNDA!
Pemprov Jawa Barat telah menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan berkomitmen menindaklanjuti
KOMENTAR PIMPINAN REDAKSI
“Bayar orang yang bahkan tidak pernah datang bekerja? Itu bukan sekadar kelalaian — itu pemborosan uang rakyat yang patut dipertanyakan serius. Rp243 juta bukan angka kecil. Pertanyaan kami sederhana: Siapa yang menandatangani daftar hadir tenaga ahli yang ternyata tidak ada di lokasi? Siapa yang memverifikasi laporan kemajuan pekerjaan? Dan yang paling penting: ke mana sebenarnya uang Rp210 juta itu mengalir jika bukan ke tenaga ahli yang tercantum? Kami minta tiga hal dilakukan sekarang juga: Satu, uang Rp243 juta HARUS dikembalikan sebelum batas waktu habis. Dua, nama-nama PPK dan pejabat yang menandatangani pembayaran DIPUBLIKKAN. Tiga, jika ada unsur penyalahgunaan, proses hukum tanpa pandang bulu. Uang rakyat bukan dana tak bertuan yang bisa dibagikan begitu saja.”
— APEN Supandi, Pimpinan Redaksi Panceg News
Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK atas LRA Pemprov Jawa Barat TA 2025
Batas Penyelesaian: 60 hari sejak LHP diterima — tidak ada alasan penundaan
PANCEG NEWS — Tegas, Jujur, Mengawal Uang Rakyat