PANCEG NEWS — BANDUNG, 12 NOVEMBER 2026
ANGKA YANG TIDAK BOLEH DIABAIKAN
Uraian Nilai
Anggaran Sewa Peralatan & Mesin Rp101,11 Miliar
Realisasi TA 2025 Rp92,59 Miliar (91,57%)
– KELEBIHAN PEMBAYARAN SEWA EXCAVATOR Rp840.809.522,00
– Lokasi UPTD PSDA Ciwulan-Cilaki & Citanduy
INTI MASALAH: KELALAIAN YANG DIRANCANG?
Dari pekerjaan fisik BERUBAH jadi sewa alat berat — TAPI pengawasan TETAP KUNO!
– Aturan main sudah berubah: pembayaran sewa WAJIB berdasarkan jam operasional & ketersediaan alat
– Faktanya: PPK & pengawas lapangan CUMA cek hasil akhir — jam kerja TIDAK pernah diverifikasi
– Hasil: Dibayar lebih mahal dari yang seharusnya — Rp840 JUTA uang rakyat keluar tanpa dasar yang sah
MELANGGAR ATURAN SECARA TEGAS
– Perpres No.16/2018 jo No.46/2025 Pasal 17(2)c → Penyedia WAJIB akuratkan jumlah & volume — diabaikan
– Perpres No.16/2018 jo No.46/2025 Pasal 27(6)b → Pembayaran WAJIB dari hasil ukur BERSAMA — TIDAK DILAKUKAN
– SSKK Kontrak Klausul 27.4 & 27.5 → Wajib periksa kesesuaian hasil — DILUPAKAN
– SSKK Kontrak Klausul 57.3a → Kesalahan hitung = GANTI RUGI — belum ditindaklanjuti
SIAPA YANG HARUS BERTANGGUNG JAWAB?
Pihak KESALAHAN
– Kepala Dinas SDA Menganggap remeh pengendalian belanja ratusan miliar
– Kepala UPTD Ciwulan-Cilaki & Citanduy Tutup mata terhadap jam kerja alat berat
– PPK masing-masing pekerjaan Menandatangani pembayaran tanpa verifikasi yang layak
TEGAS: 60 HARI — TIDAK BISA DITUNDA LAGI
– TARIK KEMBALI Rp840.809.522,00 — LANGSUNG KE KAS DAERAH, TANPA ALASAN, TANPA TUNDA!
– Siapa yang menandatangani pembayaran itu? Nama-namanya harus dipublikasikan!
– Revisi sistem pengawasan: jam operasional alat WAJIB dicatat, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan setiap hari
– Jika ada unsur kelalaian berat — proses hukum tanpa pandang bulu
KOMENTAR PIMPINAN REDAKSI
“Rp840 juta hilang begitu saja — bukan karena bencana alam, bukan karena keadaan darurat. TAPI KARENA MALAS MEMERIKSA JAM KERJA ALAT BERAT? Itu bukan kelalaian. Itu kelalaian yang disengaja. Bagaimana mungkin satu tahun penuh pembayaran dilakukan tanpa ada yang pernah bertanya: ‘Dimana catatan jam kerjanya?’ Pertanyaan kami sederhana: Siapa yang memberi perintah membayar melebihi kewajaran? Siapa yang menandatanganinya? Dan mengapa baru ketahuan setelah BPK datang memeriksa? Kami tidak butuh alasan. Kami butuh tindakan. Uang itu HARUS kembali. Dan pihak yang lalai HARUS bertanggung jawab. Ini bukan permintaan. Ini HAK RAKYAT.”
— APEN Supandi, Pimpinan Redaksi Panceg News
Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK atas LRA Pemprov Jawa Barat TA 2025
Batas Mutlak Penyelesaian: 60 Hari Kerja sejak LHP diterima — tidak ada alasan penundaan
PANCEG NEWS — Mengawal Uang Rakyat. Tegas. Tanpa Kompromi.