PURWAKARTA — PANCEG NEWS, 14 OKTOBER 2026,FAKTA MENYAKITKAN
Uraian Realita
Dianggarkan BPJS Rp196,2 MILIAR
Yang Masuk Rp171,1 MILIAR (kurang 25 Miliar!)
JAMPIS dianggarkan Rp7 MILIAR
Yang Masuk Rp0,- NOL RUPIAH!
Kewajiban Lancar 2024 Rp43,9 MILIAR
Kewajiban Lancar 2025 Rp68,4 MILIAR — NAIK 55,69%!
Saldo Kas BLUD HANYA Rp616 JUTA
Belanja Alat Awal Tahun Rp22,6 MILIAR (Jan–Mar 2025)
ASUMSI JADI DASAR ANGGARAN, DATA DIABAIKAN
Kenaikan tarif BPJS yang dijadikan alasan menaikkan anggaran BELUM ADA KEPUTUSAN RESMINYA hingga akhir 2025. Dana JAMPIS Rp7 miliar dimasukkan hanya berdasarkan KABAR LISAN, tanpa konfirmasi tertulis ke Pemkab Purwakarta. Hasilnya? Nol rupiah masuk, tapi belanja sudah dilakukan.
Saat kas nyaris kosong, justru dikeluarkan Rp22,6 miliar untuk belanja alat di tiga bulan pertama tahun. Tanpa analisa kas yang memadai, tanpa prioritas yang jelas. Akibatnya utang membengkak menumpuk di pundak rumah sakit milik rakyat.
KOMENTAR
“Ini bukan sekadar kekurangan perencanaan. Ini kelalaian yang merugikan keuangan daerah. Mengapa anggaran dinaikkan drastis padahal belum ada kepastian pendapatan? Mengapa belanja modal besar-besaran dilakukan di awal tahun saat pendapatan belum terjamin? Siapa yang bertanggung jawab atas utang Rp68 miliar yang kini membebani RSUD Bayu Asih?”
— Dedi Irawan, Korwil Banten Tim Rambo
SIAPA YANG HARUS BERTANGGUNG JAWAB?
– Sekda selaku Ketua TAPD — mengapa anggaran tidak didasarkan data realistis?
– TAPD — di mana fungsi verifikasi dan evaluasi rancangan APBD?
– Kepala Bapenda — mengapa target pendapatan tidak berbasis data potensi yang terukur?
– Direktur RSUD Bayu Asih — di mana strategi pelunasan utang dan rasionalisasi belanja?
Semua pihak menyatakan sepakat untuk memperbaiki. Tapi rakyat butuh tindakan nyata, bukan sekadar janji perbaikan. Beban Rp68 miliar ini bukan angka main-main — ini adalah masa depan pelayanan kesehatan warga Purwakarta yang sedang dipertaruhkan.
Sumber: Pemeriksaan BPK TA 2025 (Audited) | PANCEG NEWS — Mengabarkan Kebenaran, Menjaga Kepentingan Publi