SUBANG —Panceg News 10 September 2026. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Subang per 31 Desember 2023 membongkar kondisi keuangan daerah yang sangat mengkhawatirkan dan memprihatinkan. Di atas kertas saldo kas daerah tercatat Rp27,4 Miliar — namun 97% di antaranya adalah Kas BLUD yang TERIKAT dan TIDAK BOLEH dipakai sembarangan! Artinya, uang tunai bebas yang dikuasai Pemkab Subang untuk menjalankan roda pemerintahan, membayar belanja rutin, dan melayani rakyat — HANYA SEKITAR Rp730 JUTA!
DATA RESMI — ANGKA TIDAK BISA DIPUNGKIRI!
Uraian Saldo 31 Des 2023 Saldo 31 Des 2022 Perubahan
Kas di BLUD Rp26.668.819.023 Rp23.897.080.229 ⬆️ +Rp2.771.738.794
💵 Kas di Bendahara Pengeluaran Rp609.000 Rp3.642.000 ⬇️ -Rp3.033.000
📉 Kas Lainnya Rp729.622.784 Rp3.747.758.815 ⬇️ -Rp3.018.136.031
JUMLAH KAS DAERAH Rp27.398.441.807 Rp27.648.481.044 ⬇️ -Rp250.039.237 (-0,91%)
FAKTA MENYADARKAN:
– Kas BLUD = Rp26,7 Miliar (97,3%): Dana terikat milik unit pelayanan publik (puskesmas, RSUD, dll) — TIDAK BOLEH dipakai untuk belanja umum!
– Kas Bebas Pemkab = Rp730 Juta (2,7%): Uang tunai yang benar-benar bisa dipakai untuk operasional pemerintahan!
– Kas Lainnya ANJLUK 80%: Dari Rp3,7 Miliar tinggal Rp729 Juta — Rp3 Miliar HILANG dalam satu tahun!
3 MASALAH BESAR YANG HARUS DIJAWAB PEMKAB SUBANG
1️⃣ KAS TERIKAT MENDOMINASI — UANG BEBAS HAMPIR HABIS!
Kas BLUD sebesar Rp26,7 Miliar itu bukan uang bebas Pemkab! Itu milik masyarakat yang harus dipakai khusus untuk pelayanan kesehatan dan jasa publik. Jika Pemkab kekurangan uang tunai hingga harus mengandalkan dana terikat — itu tanda likuiditas daerah sangat kritis! Bagaimana membayar gaji, belanja rutin, dan proyek pembangunan jika uang bebas hanya Rp730 juta?
2️⃣ Rp3 MILIAR KAS LAINNYA HILANG — KE MANA PERGINYA?!
Dalam satu tahun, Kas Lainnya anjlok dari Rp3,7 Miliar menjadi Rp729 Juta — penurunan lebih dari 80%! Tidak ada penjelasan rinci ke mana uang itu habis. Apakah dipakai menutup defisit? Apakah ada pembayaran mendesak tanpa penggantian? Atau ada kebocoran yang belum terungkap? Ini harus dijelaskan secara transparan dan terbuka!
3️⃣ KAS BENDAHARA PENGELUARAN HAMPIR NOL!
Dari Rp3,6 juta tinggal Rp609 ribu — ini menunjukkan aliran kas yang sangat sempit dan tertekan. Bahkan untuk keperluan rutin pun tampak sulit dicairkan. Jika kondisi ini berlanjut, kapan Pemkab bisa membayar tagihan vendor, kontraktor, dan belanja publik lainnya?
DAMPAK LANGSUNG BAGI RAKYAT SUBANG!
– ❌ Pembangunan terhambat: Proyek jalan, sekolah, fasilitas umum bisa macet karena dana tidak tersedia!
– ❌ Pelayanan publik menurun: Puskesmas, kantor desa, dan dinas terkendala biaya operasional!
– ❌ Hutang menumpuk: Tagihan tidak dibayar, warga dan pengusaha lokal rugi!
– ❌ Kepercayaan runtuh: Pajak dan retribusi terus dipungut — tapi kas daerah justru menipis!
KOMENTAR TEGAS — KABAG SDM DPD LSM LASKAR NKRI: APEN SUPANDI (ALVENT HD)
“Data ini bukan sekadar angka — ini Cermin KEGAGALAN Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Subang! Saya bingung dan sangat prihatin: Pemkab Subang yang mengelola anggaran triliunan rupiah, ternyata hanya punya uang tunai bebas Rp730 Juta! Itu saja tidak cukup untuk membayar satu proyek jalan desa! Ke mana perginya uang rakyat itu semua?
Saya soroti 3 hal yang HARUS segera dijelaskan secara terbuka dan transparan:
PERTAMA — Rp3 Miliar Kas Lainnya yang hilang dalam satu tahun! Siapa yang memerintahkan pengeluarannya? Untuk apa? Di mana bukti pertanggungjawabannya? Jangan diam saja saat uang rakyat hilang tanpa jejak!
KEDUA — Mengapa Kas BLUD sebesar Rp26,7 Miliar justru menjadi kas terbesar daerah? Apakah Pemkab Subang sudah kesulitan uang tunai sehingga harus mengandalkan dana yang seharusnya untuk kesehatan rakyat? Jika dana ini dipakai untuk keperluan lain — itu MELANGGAR ATURAN dan bisa dijerat pidana!
KETIGA — Di mana peran DPRD dan pengawasan internal? Mengapa sampai kas daerah menipis begini tidak ada peringatan dini? Apakah pengawasan itu hanya formalitas belaka?
Kami dari LSM Laskar NKRI menuntut Bupati Subang, Kepala BPKAD, dan seluruh pejabat pengelola keuangan daerah untuk SEGERA MENGUMUMKAN PENJELASAN LENGKAP KEPADA MASYARAKAT! Jangan sembunyikan fakta di balik laporan keuangan yang rapi di atas kertas! Rakyat berhak tahu — uang mereka dikelola dengan benar atau justru dihamburkan!
Jika dalam waktu dekat tidak ada penjelasan yang memuaskan — kami siap turun langsung ke jalan bersama rakyat Subang untuk menuntut pertanggungjawaban ini sampai ke akar-akarnya! Uang rakyat bukan mainan! Pengelolaan keuangan bukan rahasia negara — itu hak rakyat untuk tahu!
TUNTUTAN MASYARAKAT SUBANG!
1. Buka data lengkap pengeluaran Kas Lainnya 2023 — ke mana Rp3 Miliar itu habis?
2. Jelaskan status penggunaan Kas BLUD — apakah tetap utuh dan sesuai peruntukannya?
3. Sampaikan langkah penyelamatan keuangan daerah — agar kas daerah tidak terus menurun!
4. BPK RI segera lakukan pemeriksaan mendalam — temukan siapa yang bertanggung jawab atas penurunan kas yang drastis ini!
5. DPRD Subang panggil Bupati dan Kepala BPKAD — jelaskan di depan publik, bukan di ruang tertutup!
PANCEG NEWS — TEGAS, TAJAM, MENYEARAKAN KEBENARAN!
“Keuangan daerah adalah darah kehidupan rakyat. Jika darahnya habis — rakyat yang mati. Transparansi bukan permintaan — itu HAK MUTLAK setiap warga negara!”