BOGOR—PANCEG NEWS • 22 Agustus 2026. >BUKAN KESALAHAN! BUKAN CEROBEH! INI RENCANA MATANG, DILAKUKAN BERULANG‑ULANG, DIRANCANG UNTUK MENGGEROGOTI UANG RAKYAT SECARA HALUS NAMUN SANGAT JELAS! Laporan resmi BPK menampar keras wajah jajaran Pemkab Bogor: DUA SKANDAL RAKSASA terungkap sekaligus — menipu belanja BBM mobil pemadam demi keuntungan sendiri, lalu memutar akun anggaran ratusan miliar supaya pemborosan & penggelapan uang rakyat TIDAK TERLIHAT! SIAPA PELAKUNYA? TANGKAP, PERIKSA, SERET KE PENGADILAN SEKARANG JUGA! TIDAK ADA MAAF, TIDAK ADA ALASAN “KURANG TELITI” — ITU HANYA ALASAN PENJAHAT YANG INGIN LEPAS DARI TANGGUNG‑JAWAB BERATNYA
BAGIAN 1: MOBIL PENYELAMAT NYAWA DIJADIKAN ALAT PENIPUAN — Rp 1,1 M KLAIM BELI MAHAL, NYATANYA CURI JATAH SUBSIDI RAKYAT CUMA Rp 293 JUTA — SELISIH Rp 810 JUTA MASUK KE SAKU SIAPA?!
Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor dengan sengaja menetapkan: WAJIB pakai Dexlite — BBM non‑subsidi harga mahal! Beli langsung ke SPBU, TIDAK BOLEH bekerja sama apa pun! Laporan dibukukan megah: Rp 1.102.409.700 untuk Tahun 2023.
FAKTA RESMI MEMBUKTIKAN MEREKA BERBOHONG TERANG‑TERANGAN DI HADAPAN RAKYAT & HUKUM:
Data resmi digitalisasi PT PPN TIDAK BISA DIPALSUKAN: SEMUA 37 unit mobil pemadam justru memakai kuota SUBSIDI RAKYAT — barcode MyPertamina yang SESUNGGUHNYA milik rakyat kecil, petani, nelayan, pengusaha mikro!
Terpakai total: 43 096,31 liter senilai Rp 293 054 908! — Ambil yang murah bersubsidi, laporkan beli yang mahal non‑subsidi!
PERTANYAAN YANG WAJIB DIBUKTIKAN DI SIDANG PENGADILAN: Kalau pakai subsidi harganya cuma Rp 293 juta, kenapa minta bayar anggaran penuh Rp 1,1 Miliar? SELISIH HAMPIR Rp 810 JUTA — UANG RAKYAT ITU MASUK KE SAKU SIAPA?! JANGAN BERANI KATAKAN “KURANG TELITI” — INI JELAS PENGGELAPAN UANG NEGARA YANG NYATA & TERBUKTI!
Pembelaan pemimpinnya: “Musim kemarau… dicampur saja…” — DIAJUKAN KE SIDANG HUKUM SEKARANG JUGA! Itu BUKAN alasan! Itu justru BUKTI KESENGAJAAN! Aturan hukum tegak lurus menghukum tindakan kotor ini:
– UU No. 1 Tahun 2004 Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani & sahkan dokumen PALSU — BERTANGGUNG‑JAWAB PENUH! Laporan beda jauh dari fakta = dokumen sengaja dipalsukan = TINDAK PIDANA!
– PP No. 12 Tahun 2019: Kepala Dinas WAJIB kendalikan anggaran; SEMUA bukti pengeluaran HARUS BENAR 100 % — TIDAK ADA alasan “kira‑kira”, “tergantung cuaca”, “dicampur saja”!
– Perpres No. 16 Tahun 2018: DILARANG KERAS membuang uang negara & merugikan keuangan daerah — yang melanggar = melanggar etika jabatan sampai pidana korupsi!
Masih lebih mengerikan: Di Dinas Lingkungan Hidup, belanja BBM senilai Rp 5.428.998.980 — RATUSAN MILIAR — TIDAK BISA DIPERCAYA SATU PUN ANGKANYA! Artinya: SELURUH PENGGUNAAN DANA BBM DI DLH BOGOR TIDAK ADA YANG BENAR! Ini BUKAN kebocoran — ini PENGEROKAN TERBUKA uang rakyat! SIAPA BERTANGGUNG‑JAWAB & HARUS DITINDAK TEGAS? SEMUA YANG MENANDATANGANI & MENYETUJUI:
Kepala Dinas Pemadam & Kepala DLH selaku Pengguna Anggaran: Tidak tahu? Atau sengaja membiarkan agar uang rakyat bisa digerogoti?
PPK, Kuasa Pengguna, Kepala UPT & seluruh pejabat terkait: Ikut menyusun, menyetujui & mensahkan laporan yang tidak benar — BERSAMA‑SAMA BERTANGGUNG‑JAWAB SECARA HUKUM!
PERINTAH BPK SANGAT TEGAS & WAJIB DILAKSANAKAN TANPA TUNDA SEDETIK PUN:
Cocokkan SEMUA data belanja BBM dengan catatan resmi MyPertamina — struk belanja saja TIDAK LAGI bisa dijadikan satu‑satunya bukti sah!
BERIKAN SANKSI PALING BERAT: Pemberhentian, tuntut ganti rugi uang negara sepenuhnya, seret ke pengadilan — SIAPA YANG BERSALAH WAJIB DIPIDANA!
LANGSUNG LAKUKAN PEMERIKSAAN INVESTIGATIF KHUSUS! Telusuri aliran uang yang tidak jelas peruntukannya, cari siapa yang mengambil keuntungan pribadi, selidiki sampai ke akar‑akarnya!
Pemkab Bogor berjanji selesaikan dalam 60 hari —JANGAN BERANI MENUNDA! JANGAN BERANI MENGAMPUNI! Kalau lewat tenggat belum tuntas, KAMI BERSAMA RAKYAT YANG AKAN MENUNTUT MEREKA!
BAGIAN 2: Rp 95 MILIAR RAPAT DIHOTEL DIPUTAR AKUN — TRIK LICIK AGAR PEMBOROSAN MEWAH PEJABAT TIDAK TERLIHAT!
Seluruh 39 SKPD Kabupaten Bogor ternyata melakukan penipuan yang SAMA, TERULANG terus‑menerus, dan DIPERBOLEHKAN secara sistematis:
Rapat di hotel, villa, wisma — bayar paket half‑day/full‑day/full‑board — senilai Rp 95 418 541 050 — dibukukan sebagai “Belanja Sewa Gedung/Tempat Pertemuan”!
PADAHAL ATURAN SUDAH JELAS & TEGAS: Sesuai Permendagri No. 84 Tahun 2022 — SEMUA biaya rapat mulai sewa tempat, konsumsi, uang saku, transportasi, hingga penginapan — WAJIB masuk ke akun: Belanja Perjalanan Dinas — Paket Rapat Dalam/Luar Kota!
MENGAPA HARUS MEMUTAR AKUNNYA? JAWABANNYA JELAS SEKALI: Supaya tidak terlihat boros! Supaya tidak terlihat terlalu banyak rapat mewah di luar kantor! Supaya pemborosan & kemewahan pejabat disembunyikan di bawah nama lain! INI MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN SECARA SISTEMATIS — BUKAN KESALAHAN HITUNG, TAPI SENGJA MENIPULASI FAKTA AGAR TIDAK KETAHUAN!
SIAPA BERSALAH & HARUS DITINDAK TEGAS? SEMUA PIHAK TERKAIT:
Kepala SKPD: menyusun anggaran dengan sengaja SALAH supaya pemborosan tidak terlihat jelas
Kepala BPKAD: mengoordinasikan penyusunan anggaran — TIDAK MELAKUKAN KOREKSI, malah ikut meluluskan yang keliru
Tim Anggaran Pemda (TAPD): tugasnya memeriksa & memverifikasi — MENGAPA MELULUSKAN YANG JELAS‑JELAS SALAH?! APA ADA KEPENTINGAN ATAU UANG SUAP DI BALIKNYA?!
BPK memerintahkan perbaikan — NAMUN KAMI PERINGATKAN KERAS: JANGAN SEKALI‑KALI DIBIARKAN “HANYA DIPERBAIKI”! Kalau ini dilakukan dengan sengaja, ini sudah masuk ranah pidana korupsi yang harus ditindak tegas!
⚡ KOMENTAR KERAS PEMRED PANCEG NEWS — APEN SUPANDI (ALVENT HD): “INI BUKAN KESALAHAN — INI PENGKORUPSIAN TERSTRUKTUR YANG WAJIB DIPERADILKAN!”
“Saya tegaskan dengan kata‑kata yang paling jujur, paling keras, dan paling tidak kenal kompromi:
Kata “kurang teliti” itu terlalu lembut untuk penjahat uang rakyat! Terlalu halus untuk orang yang sengaja memutarbalikkan hitungan demi menutupi kebusukan!
Mobil pemadam kebakaran — alat yang tugasnya SELAMATKAN NYAWA rakyat — justru dijadikan alat untuk menipu anggaran! Ambil subsidi yang seharusnya untuk rakyat kecil, lalu klaim beli yang mahal agar dapat anggaran lebih besar! Selisih ratusan juta rupiah itu ke mana perginya? Kalau jujur, pasti tidak perlu disembunyikan!
Rapat pejabat yang habiskan Rp 95 Miliar lebih di hotel mewah — sengaja diputar akunnya supaya tidak terlihat boros! Mengapa harus repot‑repot mengubah nama peruntukan kalau tujuannya benar dan jujur? KALAU DIPUTAR AKUNNYA, PASTI ADA YANG INGIN DITUTUPI! Itu prinsip yang tidak bisa dibantah!
Ini bukan sekadar kesalahan prosedur — INI POLA KORUPSI BERSTRUKTUR! Direncanakan, disepakati, dilaksanakan berulang‑ulang, lalu dilindungi dengan alasan murahan “kurang teliti” yang tidak bisa diterima akal sehat sekalipun!
Kepada Bupati Bogor & seluruh jajaran: JANGAN BERANI HANYA “MEMPERBAIKI” ANGKA DI KERTAS SAJA! JANGAN BERANI MENGAMPUNI PELAKU‑PELAKU INI! Lakukan hal yang benar: Telusuri setiap rupiah yang hilang, tuntut ganti rugi dari pelakunya sampai lunas, dan SERET SEMUA YANG TERLIBAT KE PENGADILAN SEKARANG JUGA!
60 hari itu cukup untuk menangkap pelaku dan memulihkan kerugian negara, BUKAN cukup untuk diam saja atau berjanji manis! Kalau sampai tenggat waktu lewat dan belum ada yang ditangkap & diadili.
KAMI PANCEG NEWS, bersama rakyat Bogor, seluruh media independen, dan lembaga pengawas akan datang langsung ke Pemkab Bogor dan menyerahkan kasus ini ke Kejaksaan maupun KPK!
RAKYAT TIDAK BUTUH JANJI. RAKYAT BUTUH PELAKUNYA DIPENJARA DAN UANGNYA KEMBALI UTUH!
Panceg News akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas! Siapa pun yang berani menggerogoti uang rakyat, Panceg News tidak akan diam! Kami awasi, kami ungkap, dan kami tuntut tanggung‑jawabnya sampai ke jalur hukum yang paling berat!
HAK RAKYAT HARUS DILINDUNGI, DAN SIAPA YANG BERANI MENCURI UANG RAKYAT HARUS DIPIDANA!”