PRABUMULIH,[Panceg News]> 13 Agustus 2026 — Pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Prabumulih kembali terbukti sangat tidak patuh dan penuh pelanggaran aturan!
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 42.B/LHP/XVIII.PLG/05/2025 menemukan fakta mencengangkan: anggaran daerah miliaran rupiah justru disalurkan untuk membiayai urusan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara lewat APBN — dan hal ini dilakukan secara sengaja selama dua tahun beruntun!
Apen Supandi (Alvent HD), Pemimpin Redaksi Panceg News, menyatakan kemarahan yang mendalam atas kelalaian dan dugaan penyalahgunaan wewenang yang terang-terangan ini.
ANGGARAN RAKYAT HILANG Rp3,58 MILIAR! DIBERIKAN KEPADA INSTANSI PUSAT TANPA DASAR HUKUM YANG SAH!
BPK mencatat Pemkot Prabumulih telah mengeluarkan anggaran hibah barang senilai Rp3.586.571.000,00 (Rp3,58 Miliar) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kepolisian Resor Kota Prabumulih.
Tindakan ini jelas melanggar hukum: bertentangan dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 serta Peraturan Wali Kota Prabumulih Nomor 90 Tahun 2021.
Hibah kepada instansi vertikal pusat tidak boleh dijadikan beban rutin anggaran daerah — karena hal itu adalah tugas dan kewajiban anggaran negara!
“Ini pelanggaran aturan yang sangat nyata dan tidak bisa dimaafkan! Bagaimana mungkin uang rakyat Prabumulih yang seharusnya untuk kebutuhan warga sendiri, justru dihambur-hamburkan berulang untuk keperluan yang sudah ditanggung anggaran pusat?
Di mana fungsi pengawasan Inspektorat dan tanggung jawab kepala dinas selama dua tahun ini?” tegas Apen Supandi.
“Kami menegaskan: kasus ini tidak boleh berhenti sekadar dengan teguran atau sanksi administrasi! Siapa yang merencanakan, menyetujui, dan menandatangani pemborosan ini —
WAJIB BERTANGGUNG JAWAB SECARA HUKUM!
DIDUGA MEMECAH PAKET SECARA SENGAJA UNTUK MENGHINDARI LELANG TERBUKA!
Aturan tegas menyatakan: hibah kepada instansi pusat paling banyak boleh diberikan satu kali dalam satu tahun anggaran, guna mencegah pembiayaan berulang yang tidak semestinya.
Tapi Pemkot Prabumulih justru melanggarnya secara terang-terangan:
✅ Tahun Anggaran 2024: Hibah disalurkan sebanyak 7 kali lewat 4 Satuan Kerja Perangkat Daerah berbeda, total mencapai Rp7.971.657.000,00!
✅ Tahun Anggaran 2025: Pelanggaran diulang kembali! Dana dibagi menjadi 7 paket proyek terpisah — mulai dari perbaikan ruangan, teras, hingga gedung Command Center — dengan nilai total Rp3,58 Miliar.
Pembagian ini diduga kuat dilakukan dengan maksud jahat: menghindari kewajiban lelang terbuka!
Perhatikan saja: perbaikan ruang Sat Tahti, ruang Propam, dan teras Polres masing-masing dipatok senilai tepat Rp180.000.000,00 — di bawah batas wajib lelang terbuka! “Ini modus lama yang sangat mencurigakan!
Angka sengaja disetel di bawah Rp200 juta supaya bisa langsung tunjuk penyedia tanpa persaingan. Proyek yang dipaksakan berulang tahun ke tahun juga menunjukkan ada kesepakatan tersembunyi yang tidak sah di mata hukum,” ungkap Apen Supandi.
HIBAH JUGA DIBERIKAN KE KEJARI DAN BPS — TANPA PERJANJIAN TERTULIS SAMA SEKALI!
Kekacauan tidak berhenti di situ saja! BPK juga menemukan Pemkot Prabumulih turut memberikan hibah kepada Kejaksaan Negeri maupun Badan Pusat Statistik setempat.
TANPA DILENGKAPI NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)!
Tidak ada perjanjian, tidak ada jaminan penggunaan, tidak ada ketentuan pengembalian jika disalahgunakan — celah untuk merugikan negara sangat terbuka lebar!
DUA KEPALA DINAS DISANKSI, WALIKOTA AKHIRNYA SEPENDAPAT DENGAN TEMUAN BPK BPK menegaskan masalah ini berakar dari kelalaian berat serta lemahnya pengawasan langsung oleh Kepala Dinas PUPR dan Kepala Badan Kesbangpol. Keduanya dinilai tidak mempedomani aturan yang berlaku dan meloloskan anggaran begitu saja tanpa memastikan kesesuaian hukumnya.
Wali Kota Prabumulih akhirnya menyatakan setuju dengan seluruh temuan BPK dan berjanji akan menjatuhkan sanksi pembinaan serta teguran keras kepada kedua kepala dinas tersebut, serta menghentikan kebiasaan hibah tanpa kelengkapan dokumen.
Namun hal itu belum cukup bagi Panceg News. Apen Supandi menegaskan:
“Kami tidak akan diam saja! Kami akan terus mengawal setiap langkah tindak lanjutnya. Jika dalam waktu yang wajar tidak ada perbaikan nyata dan penindakan hukum yang tegas — kami akan mendesak aparat penegak hukum untuk menelusuri dugaan kerugian negara yang terjadi secara sengaja ini! Uang rakyat bukan mainan untuk dibagi-bagi seenaknya!
”PANCEG NEWS — TEGAS, JUJUR, SELALU BERPIHAK PADA KEBENARAN DAN RAKYAT!
